Babak Baru Pelabuhan Banten

 

Diskusi Nasional bertajuk Babak Baru Pelabuhan Banten digelar oleh PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) bekerjasama dengan Ocean Week di The Royale Krakatau Hotel Cilegon, pada Rabu (15/8).  Acara ini dihadiri oleh praktisi terminal petikemas dari MAL Tresna Pardosi, ketua bidang hukum dan kepelabuhanan DPP APBMI Muchsin Mansyur, pengurus Aptrindo Banten Masduki, dan para pebisnis kepelabuhanan dari berbagai daerah seperti Chandra Motik dan acara dipandu oleh DR. Raja Oloan Saut Gurning Phd dari ITS Surabaya serta David Rahadian Direktur Komersial & Pengembangan Usaha KBS sebagai salah satu pembicara.

Peningkatan kualitas kepelabuhanan di Provinsi Banten menjadi isu utama dan krusial, mengingat peningkatan jumlah pengguna jasa, terutama pelabuhan curah untuk wilayah industri di Provinsi Banten setiap tahunnya.

David Rahadian, Direktur Komersial & PU KBS mengungkapkan 4 faktor yang menjadi concern KBS untuk menyambut Babak baru Pelabuhan Banten, yakni dengan lebih meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan, khususnya dipelabuhan Cigading.

“Ada 4 hal yang kita dorong yaitu kapasitas melalui pembangunan dermaga baru dan penambahan fasilitas tambahan lain, kemudian teknologi informasi, baik dari sisi front end dan back end. Dari sisi SDM kita akan tingkatkan pelatihan-pelatihan dan terakir meningkatkan kemitraan,” jelas David.

Dalam bisnis kepelabuhanan menurut David, sisi kemitraan menjadi penting karena yang menjadi operator adalah mitra. “Kita tumbuh bersama, bisnis kepelabuhanan itu seperti telur mata sapi, ayam yang punya kerja sapi yang dapat nama, begitu pula sebaliknya. Jika pelayanan ini kurang maksimal yang dapat nama buruk itu pelabuhannya secara keseluruhan,” terangnya.

 

Selain itu sisi keamanan juga menjadi factor pendukung yang penting dalam memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa. Untuk diketahui bahwa wilayah Banten rata-rata volume bongkar muat di pelabuhan sekitar 45 juta ton pertahun, dan pelabuhan KBS memiliki target untuk tahun 2020 adalah 20 juta ton. KBS juga focus pada penanganan distribusi bahan baku produksi dan produk bahan jadi milik PT Krakatau Steel.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perhubungan mengaku sangat mendukung dengan upaya penigkatan kualitas tersebut. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Herdi Jauhari, bentuk dukungan dari pemerintah daerah salah satunya dengan meyiapkan sarana pendukung aksesibilitas.

Pelayanan jasa kepelabuhanan yang handal dan berkemampuan tinggi yang diselenggarakan secara efisien dan efektif tidak saja dibutuhkan dalam rangka menunjang aktivitas pengguna jasa, bahkan sekaligus memiliki peran yang besar dan strategis dalam menggerakkan dinamika pembangunannya. Hal itu disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Perhubungan propinsi Banten Herdi Y. Gubernur Wahidin juga menyampaikan, sejalan dengan amanat otonomi daerah, mengacu pada undang-undang no. 23/2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang menyatakan batas wilayah perairan sampai dengan 12 mil merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Banten, Alawi Mahmud, sangat berharap semua pihak mau bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan terutama profesionalisme tenaga kepelabuhanan. (*)

Login Form

Username Tidak Boleh Kosong
Password Tidak Boleh Kosong
Username atau Password Salah
×